Air Mata Rembang

Perempuan Rembang Tolak Pabrik Semen

Ibu-ibu Rembang Saat aksi di Depan Istana Merdeka Jakarta. Kamis 16 April 2015

“Bagi saya, Rembang adalah ibu saya. Ia lah yang memberikan saya kehidupan di dunia, ia memberikan saya air minum yang jernih dan membesarkan tanaman kami yang kami tanaman. Dimana lagi kesejahteraan itu jika bukan di Rembang, ibu pertiwi saya,” ujar wanita paruh baya itu.

Sukinah namanya, ia berasal dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dimana saat ini tanah Rembang telah digadaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena telah mengizinkan PT Semen Indonesia menambang di Rembang. Tanpa sepengetahuan Suginah dan warga Rembang lainnya, PT Semen Indonesia telah menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik.

“Saya terkejut dengan informasi yang diberikan oleh warga atas penebangan yang dilakukan oleh perusahaan di kawasan Kadiwono. Saya sangat khawatir dengan sumber air yang tersedia untuk kawasan Rembang, terutama air untuk lahan pertanian saya,” ujarnya kembali.

Selain Suginah saya bertemu juga dengan Muliarti saat mengadakan diskusi mengenai permasalahan masuknya pabrik semen di Rumah Diskusi milik Bondan Gunawan (mantan menteri di era Kepresidenan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gusdur).

Aksi didepan Istana Merdeka Jakarta

Dengan wajah nanar, ia menceritakan kembali kejadian saat mereka mencoba memblokade jalan agar truk pengangkut material perusahaan tidak dapat mengakses jalan menuju tapak pabrik. Namun blokade yang mereka lakukan membuat personil aparat keamanan yang kala itu ikut mengamankan warga menjadi geram. Mereka mengangkat dan mendorong ibu-ibu yang tergabung dalam aksi blokade  tersebut agar menjauh dari akses jalan, disini aparat keamanan menunjukan arogansinya yang lebih memihak perusahaan ketimbang melindungi masyarakat sesungguhnya.

“Waktu aksi blokade tersebut, saya dan teman saya yang satunya lagi diangkat oleh aparat keamanan pria dan dilemparkan ke semak-semak sehingga saya dan teman saya saat itu sampai semaput (red. pingsan). Beruntung teman-teman yang lainnya menolong saya, waktu itu aparat keamanan kebanyakan adalah pria,” ujar Muliarti

Kekhawatiran yang sama juga dialami oleh Ngatemi, warga desa Dukungerang Kabupaten Pati. Memang saat ini, lahan pertanian mereka di desa Dukungerang belum dimasuki oleh PT Semen Indonesia namun izin yang dikeluarkan oleh Gubernur juga mengancam kehidupan mereka. 

“Sudah sebelas kali kami bolak-balik ke Bupati untuk memohon perkara ini dibatalkan agar kami merdeka di tanah kami sendiri, namun hingga saat ini Bupati tidak merespon pengaduan kami dan hanya membisu,” ujarnya kembali.

Data dari JATAM menyatakan bahwa PT Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang, Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.

Ada 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi.

Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.

Aksi didepan Istana Negara Jakarta Bersama teman-teman Musisi Marjinal

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Mengadu ke KPK dan KLHK

Bulan lalu (16/03/2015) Ngatemi bersama tujuh masyarakat perwakilan Rembang datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengadukan kasus tersebut. Sayangnya, sesampainya mereka di KLHK pengaduan tidak sampai melakukan audiensi, dan mereka merasa diabaikan.